 |
| Ilustrasi Bupati Ketapang Alexander Wilyo saat pidato politik pertamanya pada rapat paripurna di DPRD Ketapang beberapa waktu lalu |
LintasKalbar.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang bergerak cepat menelusuri penyebab kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pihak akan dilibatkan untuk memastikan persoalan yang terjadi sehingga solusi yang tepat dapat segera diambil.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Ketapang, serta instansi terkait lainnya.
Menurut Alexander, pertemuan tersebut bertujuan memperoleh informasi yang utuh mengenai kondisi distribusi Pertalite di lapangan, sekaligus mengidentifikasi faktor yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.
"Hari ini saya akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kami juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum memperoleh data dan penjelasan dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran BBM.
"Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya," katanya.
Berdasarkan informasi awal yang diterima pemerintah daerah, kelangkaan Pertalite diduga bukan dipicu oleh berkurangnya pasokan, melainkan meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang menyebabkan distribusi kepada masyarakat tidak berjalan optimal.
Selain mengumpulkan informasi dari pengelola SPBU dan Hiswana Migas, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.
"Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga akan kita undang dalam rapat ini," tegas Alexander.
Di sisi lain, kelangkaan Pertalite telah memicu antrean panjang di sejumlah SPBU serta berdampak pada kenaikan harga BBM eceran yang kini dijual berkisar Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per liter.
Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap hasil rapat koordinasi dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan agar distribusi Pertalite kembali normal dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.