 |
| Ilustrasi pedagang eceran Pertalite sedang menuangkan pertalite ke motor konsumennya |
LintasKalbar.com – Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Ketapang tidak hanya dirasakan masyarakat pengguna kendaraan, tetapi juga para pedagang BBM eceran yang menggantungkan pasokan dari SPBU.
Dalam beberapa hari terakhir, para pedagang mengaku harus menghabiskan waktu hampir seharian untuk mengantre di SPBU. Meski demikian, jumlah Pertalite yang berhasil mereka peroleh sangat terbatas, yakni sekitar 40 liter setiap kali pengisian.
Kondisi tersebut membuat biaya operasional dan waktu yang mereka keluarkan semakin besar. Akibatnya, sebagian pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual Pertalite di tingkat eceran menjadi Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per liter.
Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga bukan semata-mata untuk mencari keuntungan lebih, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap sulitnya mendapatkan pasokan BBM bersubsidi di SPBU.
Kelangkaan Pertalite juga memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang. Banyak warga harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan BBM, bahkan tidak sedikit yang memilih membeli di pengecer meski dengan harga yang lebih tinggi.
Menanggapi situasi tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mengetahui penyebab utama kelangkaan yang terjadi.
Pemerintah Kabupaten Ketapang akan menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU, serta instansi terkait guna mengevaluasi distribusi Pertalite.
"Hari ini saya akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kami juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang," kata Alexander saat dikonfirmasi, Senin (13/7/2026).
Ia menyebut informasi awal yang diterima pemerintah mengindikasikan bahwa persoalan tersebut bukan karena stok Pertalite habis, melainkan tingginya antrean kendaraan di SPBU yang menghambat distribusi kepada masyarakat.
Selain mencari penyebab antrean, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran, termasuk dugaan penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.
Pemkab Ketapang berharap evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan solusi sehingga distribusi Pertalite kembali lancar dan masyarakat maupun pedagang eceran tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pasokan BBM.