 |
| Tampak depan gedung rektorat Universitas Tanjungpura |
LintasKalbar.com – Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang terjadi di Kabupaten Ketapang dinilai tidak hanya berdampak pada distribusi bahan bakar, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat jika tidak segera ditangani.
Akademisi sekaligus pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan), Supriaman, mengatakan kelancaran distribusi BBM merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ketika masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar, dampaknya akan dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari transportasi, perdagangan, hingga pelaku usaha mikro.
"Kelangkaan BBM bersubsidi dapat menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Biaya operasional meningkat, mobilitas menjadi terhambat, dan produktivitas pelaku usaha berpotensi menurun apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama," ujar Supriaman.
Menurutnya, kenaikan harga Pertalite di tingkat pengecer merupakan konsekuensi yang lazim terjadi ketika distribusi mengalami gangguan. Namun, pemerintah perlu segera memastikan akar persoalan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
"Yang paling penting saat ini adalah memastikan apakah persoalan terjadi pada distribusi, pola antrean, atau ada faktor lain. Dengan begitu, solusi yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu mencegah persoalan serupa kembali terjadi di kemudian hari," katanya.
Supriaman juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Ketapang yang segera mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi. Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar distribusi BBM bersubsidi kembali normal.
"Langkah pemerintah mempertemukan seluruh pihak terkait merupakan keputusan yang tepat. Yang terpenting adalah hasil koordinasi tersebut mampu melahirkan solusi konkret sehingga masyarakat tidak terus-menerus menanggung dampak dari kelangkaan BBM," tambahnya.
Sebelumnya, kelangkaan Pertalite di Kabupaten Ketapang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Di sisi lain, harga Pertalite eceran dilaporkan naik menjadi sekitar Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per liter karena terbatasnya pasokan yang diperoleh pedagang.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyatakan Pemerintah Kabupaten Ketapang akan menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU, serta instansi terkait untuk mengidentifikasi penyebab kelangkaan.
"Hari ini saya akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kami juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang," kata Alexander saat dikonfirmasi, Senin (13/7/2026).
Selain mengevaluasi distribusi BBM, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan, termasuk dugaan penimbunan BBM bersubsidi.
Supriaman berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan agar distribusi Pertalite kembali lancar. Menurutnya, stabilitas pasokan BBM merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di Kabupaten Ketapang.