 |
| Antrian di alah satu SPBU yang ada di pusat kota Kabupaten Ketapang |
LintasKalbar.com – Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Ketapang mulai memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Selain memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi tersebut juga menyebabkan harga Pertalite di tingkat pengecer mengalami kenaikan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Pertalite eceran kini dijual dengan kisaran harga Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per liter. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi normal dan dikeluhkan warga yang mengandalkan pembelian BBM secara eceran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sejumlah pedagang eceran mengaku terpaksa menyesuaikan harga jual karena sulit memperoleh pasokan. Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU, namun jumlah BBM yang dapat dibeli sangat terbatas.
"Bisa seharian mengantre, tetapi paling banyak hanya mendapatkan sekitar 40 liter. Itu pun belum tentu setiap hari," ujar salah seorang pedagang.
Kelangkaan Pertalite tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga dirasakan masyarakat yang harus mengantre lebih lama untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Situasi tersebut ikut memengaruhi aktivitas harian, terutama bagi warga yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja.
Menanggapi kondisi itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyatakan pemerintah daerah segera melakukan langkah koordinasi guna mengetahui penyebab utama kelangkaan yang terjadi di lapangan.
Menurut informasi awal yang diterima Pemerintah Kabupaten Ketapang, persoalan tersebut diduga bukan disebabkan berkurangnya pasokan Pertalite, melainkan tingginya antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang menghambat distribusi kepada masyarakat.
Untuk memastikan penyebabnya, pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Ketapang, serta instansi terkait lainnya.
"Hari ini saya akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kami juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang," kata Alexander saat dikonfirmasi, Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan pemerintah ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan agar solusi yang diambil benar-benar mampu mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum juga akan melakukan penelusuran apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi, termasuk kemungkinan adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu.
"Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga akan kita undang dalam rapat ini," tegasnya.
Alexander memastikan Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak akan tinggal diam dan akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar distribusi Pertalite segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.