 |
| Bupati Ketapang Alexander Wilyo saat diwawancarai Wartawan |
LintasKalbar.com- Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang terjadi di Kabupaten Ketapang dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian Bupati Ketapang Alexander Wilyo.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kelangkaan Pertalite tidak hanya memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, tetapi juga berdampak pada kenaikan harga BBM eceran.
Sejumlah pedagang di Kota Ketapang menjual Pertalite dengan harga berkisar Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per liter.
Para pedagang mengaku kenaikan harga tersebut dipengaruhi lamanya waktu yang harus mereka habiskan untuk mengantre di SPBU.
Meski telah mengantre hampir seharian, mereka mengaku hanya dapat memperoleh sekitar 40 liter Pertalite untuk kemudian dijual kembali secara eceran.
Sementara itu, berdasarkan informasi awal yang diterima pemerintah daerah, persoalan yang terjadi bukan disebabkan pasokan Pertalite yang tidak tersedia, melainkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang membeludak sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan BBM.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Ketapang, serta pihak terkait untuk mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan Pertalite yang dikeluhkan masyarakat.
"Hari ini saya akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kami juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang," kata Alex saat dikonfirmasi, Senin 13 Juli 2026.
Melalui rapat tersebut, pemerintah daerah ingin mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan sekaligus mengidentifikasi penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU.
"Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya," ujarnya.
Alex menegaskan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum juga akan menelusuri apabila ditemukan indikasi adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu.
"Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga akan kita undang dalam rapat ini," tegasnya.
Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan tersebut.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan agar solusi yang diambil dapat segera mengatasi kelangkaan Pertalite yang dikeluhkan masyarakat.
"Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu kami bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini," pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret agar distribusi Pertalite kembali normal dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.