SBY Pernah Turun Tangan Redam Konflik KPK-Polri, Abraham Samad Ungkap Peran Istana

LintasKalbar.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengungkap peran Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam meredam konflik antara KPK dan Polri saat penanganan kasus dugaan korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM).

Abraham menjelaskan, konflik antara KPK dan Polri mencuat ketika kedua lembaga berselisih mengenai penanganan perkara yang melibatkan dua jenderal polisi. Perseteruan tersebut kemudian dikenal luas dengan sebutan Cicak versus Buaya.

Dilansir dari tayangan program Bola Liar KompasTV yang diunggah pada 21 Juli 2026, Abraham menuturkan bahwa situasi yang semakin memanas mendorong Menteri Sekretaris Negara saat itu, almarhum Sudi Silalahi, menginisiasi rapat di Istana Negara. Pertemuan tersebut dihadiri Presiden SBY, Ketua KPK Abraham Samad, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, serta Jaksa Agung Basrief Arief.

Dalam rapat tersebut, masing-masing pihak mempertahankan pandangannya mengenai kewenangan penanganan kasus simulator SIM. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Presiden SBY akhirnya memberikan arahan agar penanganan perkara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada KPK sehingga proses penyidikan dapat berjalan tanpa hambatan.

Arahan tersebut menjadi titik balik penyelesaian konflik. Setelahnya, KPK memperoleh ruang penuh untuk melanjutkan penyidikan, termasuk melakukan penggeledahan yang sebelumnya menjadi salah satu sumber ketegangan. Langkah itu dinilai berhasil meredam konflik antara KPK dan Polri sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Meski demikian, Abraham Samad menegaskan bahwa peristiwa tersebut memiliki konteks yang berbeda dengan kondisi saat ini. Karena itu, menurutnya, penyelesaian konflik pada masa lalu tidak dapat serta-merta dijadikan acuan untuk menangani persoalan yang terjadi pada masa sekarang.

Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam dialog program Bola Liar KompasTV saat mengulas kembali dinamika penanganan kasus simulator SIM dan hubungan antara KPK dengan Polri pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.