Dorong Desa Berlomba-Lomba Capai Desa ODF

Sintang193 Dilihat

Sintang, LK- Wakil Bupati Sintang, Melkianus mendorong desa desa yang ada di Kecamatan Sungai Tebelian untuk berlomba lomba untuk bisa melakukan deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau biasa yang disebut masayarakat tidak buang air besar sembarangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Melkianus ketika membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Gedung Serba Guna Kecamatan Sungai Tebelian pada Rabu, (8/2/2023).

“saya berpesan agar desa di Kabupaten Sintang berlomba-lomba untuk bisa melakukan ODF. Di Kecamatan Sungai Tebelian ini masih ada 13 desa yang belum ODF. Saya harap tahun ini 13 desa itu selesai. Total ada 26 desa di Sungai Tebelian,” kata Melkianus.

Dengan maraknya deklarasi ODF di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Sungai Tebelia tidak aka nada lagi muncul kasus stunting.

“Saya berharap tidak muncul lagi kasus stunting di Sungai Tebelian. Karena Kabupaten Sintang sudah berhasil menurunkan stunting menjadi 18 persen. Itu berkar kerjasama semua pihak, dalam bekerja menurunkan stunting dan inflasi,” terang Melkianus

Lebih lanjut Melkianus meminta Kecamatan sungai Tebelian untuk segera sampaikan usulan prioritas secara khusus arahkan ke bidang pendidikan dalam musrembang tahun ini. Apa saja yang mau diusulkan, diskusikan dengan jajaran Dinas Pendidikan. Usulan juga hendaknya merata, jangan numpuk di satu tempat saja.

“pemerintah pusat mengancam, kalau Sintang tidak mampu mengalokasikan APBD 2023 ke bidang pendidikan mencapai 147 miliar, maka dana transfer akan ditahan mereka. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan kades, jangan marah kalau anggota DPRD Kabupaten Sintang menggeser anggaran ke bidang pendidikan. Padahal sebenarnya kita masih perlu pembangunan jalan dan jembatan. Namun apa mau dikata, kita diatur oleh pemerintah pusat” terang Wabup Sintang

“saya juga minta kades bisa bekerjasama dengan BPD. Jangan sampai terjadi tidak harmonis antara kades dan BPD. Sulit bekerja dan membangun desa kalau kades dan BPD tidak kompak. Itu terkait anggaran, saya selalu menerima laporan soal penggunaan ADD,” kata Melkianus

“Gunakan anggaran sebaik mungkin sesuai aturan dan juknis yang ada,” imbuh Melkianus (ono)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.