SINTANG, LK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sintang, Santosa meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sintang untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
“Baik itu Bansos dari pemerintah yang berasal dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Dana Desa (DD) dan lain sebagainya. Kita harapkan pengawasan perlu ditingkatkan,” ungkap Santosa.
Bukan tak beralasan apa yang disampaikan Santosa tersebut, Karen ia menilai selama ini sudah sering terjadi penyimpangan yang terjadi oleh oknum yang tak bertanggung jawab, sehingga dapat merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Bantuan tersebut sudah jelas untuk KPM. Jadi jangan sampai ada penyimpangan, karena hal tersebut sudah pasti menyalahi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, pengawasan terkait penyaluran bantuan dari pemerintah tersebut harus lebih ditingkatkan lagi dari instansi terkait,” ucap Santosa.
Santosa yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sintang ini berpendapat, bahwa oknum yang berani melakukan penyimpangan dana bantuan untuk masyarakat tersebut, haruslah dapat ditindak tegas kalau ke depan ada ditemukan di Kabupaten Sintang ini.
“Kita ketahui bersama, bantuan tersebut tidaklah terlalu besar. Kalau dilakukan penyimpangan lagi oleh oknum yang tak bertanggung jawab, tentu kasian juga KPM. Makanya harus ada tindakan tegas kalau hal tersebut terjadi,” tuturnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga membeberkan, bahwa memang beberapa hari belakangan beredar kabar telah terjadi pemotongan Bansos yang dilakukan salah satu desa di Kabupaten Sintang ini.
“Memang sudah ada klarifikasi dari pihak desa terkait permasalahan itu, akan tetapi hal ini harus menjadi perhatian juga, khususnya bagi dinas terkait agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah ini agar ke depannya tepat sasaran,” tutup Santosa. (say)
