SINTANG, LK – Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah dinilai masih banyak yang tumpang tindih. Dalam artian banyak data PKM yang double. Oleh karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk dapat memperbaiki sistemnya.
Perihal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa. Ia menilai bahwa persoalan ini sering menjadi persoalan di masyarakat, dimana ada KPM mendapatkan bantuan sosial double dari pemerintah pusat tersebut karena data yang tumpang tindih tadi.
“Jadi memang terkait penyaluran Bantuan Sosial yang bersumber dari pemerintah ini, baik itu Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan dan lain sebagainya memang beberapa daerah menjadi permasalahan. Hal itu dikarenakan data yang tidak akurat tadi,” ungkap Santosa.
Contohnya saja kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini seperti di Daerah Pemilihan (Dapil) nya Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu. Dimana Keluarga Penerima Manfaat yang sudah menerima BLT mendapatkan juga bantuan lainnya.
“Sudah mendapat BLT ada juga mendapatkan PKH. Tentu hal tersebut dikarenakan banyaknya data yang tumpang tindih di beberapa desa. Oleh karenanya sistem data yang ada harus diperbaiki, dan pastinya pengawasan juga harus ditingkatkan,” terang Santosa.
Semua itu dilakukan biar ada keadilan, jangan sampai terjadi persoalan yang tidak diinginkan ke depannya, karena banyak warga miskin yang tidak dapat bantuan, sementara warga yang dinilai cukup malah mendapat bantuan tersebut.
“Hal tersebut yang harus kita hindari. Asas keadilan harus kita tingkatkan, ini demi kebaikan masyarakat Kabupaten Sintang juga. Oleh karena itu saya minta, sistem yang ada saat ini dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran,” tutup Santosa. (say)
