SINTANG, LK – Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di Kabupaten Sintang wajib mensejahterakan masyarakat yang tinggal atau berada di area tempat perusahaan tersebut beroperasi.
Tapi bagaimana jadinya, kalau masyarakat di sekitar tempat perusahaan tersebut berinvestasi tidak mendapatkan kesejahteraan dari pihak perusahaan. Hal tersebutlah yang menjadi sorotan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dareah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri.
Ia menilai, masih banyak masyarakat yang belum sejahtera dengan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di Kabupaten Sintang ini. Untuk itu, hal ini harus menjadi perhatian serius, jangan sampai masyarakat malah disengsarakan.
“Masih banyak masyarakat di Kabupaten Sintang yang berdomisili di area perusahan perkebunan kelapa sawit belum sejahtera. Saya kira ini ada yang salah dalam aturan atau pola yang telah ditetapkan,” ujar Heri Jambri kepada media ini beberapa waktu lalu.
Heri Jambri menilai, aturannya sudah jelas, tapi yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang malah mengeluh dengan keberadaan perusahaan tersebut. Tentu ini menurutnya ada yang salah dengan keberadaan investasi perushaan perkebunan kelapa sawit tersebut.
“Persoalan tersebut tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Berarti ada yang salah dalam aturannya atau memang perusahan yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Bisa juga ada pola yang salah diatur oleh pemerintah,” ungkap Heri Jambri.
Bahkan lebih buruknya, Heri Jambri mengatakan, bisa saja ada aturan pesanan yang dibuat sehingga tidak sepenuhnya dapat mensejahterakan masyarakat. Seharusnya pemerintah intervensi terlebih dahulu sebelum perusahaan perkebunan meminta izin untuk berinvestasi membuka lahan tersebut, jangan sampai merugikan masyarakat.
“Bisa saja itu terjadi. Ada aturan yang dipesan sehingga tidak membuat masyarakat sejahtera tapi malah merugikan masyarakat. Jadi saya minta persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat dirugikan atas keberadaan perusahaan yang berinvestasi di wilayah mereka,” tutup Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini. (say)
