Permasalahan HGU Menginisiasi Raperda Inisiatif Dewan

Sintang52 Dilihat

SINTANG, LK – Permasalahann tanah masyarakat yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan kelapa sawit kerap menjadi polemik di Kabupaten Sintang, tak ayal hal ini pun menjadi persoalan yang sampai saat ini kerap menjadi perdebatan.

Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Sintang saat ini sedang menggarap tiga Raperda inisiatif dewan. Salah satu dari tiga Raperda itu dapat melindungi hak-hak masyarakat, karena di situ ada terkait dengan tanah-tanah milik masyarkat.

“Dalam pembahasan Raperda ini, kita bahkan meminta dari pihak akademisi Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak yang hadir saat diskusi publik untuk dapat memberikan masukan, karena pembahasan Raperda ini masih dalam masukan publik,” ujar Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri.

Perihal tanah yang masuk HGU ini, Heri Jambri menceritakan, bahwa ada satu desa di Kabupaten Sintang wilayahnya masuk dalam HGU milik perusahaan perkebunan sawit, dan parahnya masyarakat setempat awalnya tidak mengetahui akan hal itu.

“Permasalahan itu terjadi di Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir. Kejadian tersebut sudah berjalan belasan tahun, padahal tanah itu milik masyarakat dan mereka mengakui tidak pernah menyerahkan lahan mereka itu ke pihak perushaan. Sungguh sangat kita sayangkan,” terangnya.

Permasalahan tersebut kata Politisi Hanura ini diketahuinya saat melakukan reses di sana. Dikatakannya masyarakat baru mengetahui masuknya tanah mereka ke HGU setelah desa di sana mendapat program tower mini dari pemerintah. Saat hendak penghibahan lahan dan akan melaksanakan kegiatan pembangunan, ternyata tanah tempat mereka mau mendirikan tower mini itu masuk HGU.

“Oleh karena itu masyarakat di sana tidak bisa melaksanakan kegiatan karena harus minta izin dulu dengan pihak perusahaan. Padahal kalau dipikir-pikir itu merupakan tanah masyarakat,” katanya.

Padahal tanah yang masuk dalam HGU itu masih utuh belum digarap oleh perusahaan. Jadi kalau mengikuti aturan hukum, masyarakat di sana tinggal di HGU-nya perusahaan. Bayangkan saja satu desa, di situ sekolah, kantor desa semuanya masuk HGU.

“Berangkat dari masalah itu, akhirnya terbongkar semua bahwa satu desa di sana masuk kawasan HGU. Karena saat warga di sana mau membuat sertifikat tanah juga tidak bisa. Maka dari itu, saya prihatin dengan kondisi ini. Bahkan menurutnya ini suatu kasus yang sangat menyedihkan,” katanya.

Oleh karenanya, masalah-masalah yang terjadi ini, menginisiasi DPRD Sintang untuk membuat Perda tersebut. “Mudahan Perda ini nantinya betul-betul berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka,” pungkasnya. (say)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.