Tiga Raperda Inisiatif DPRD Dinilai Dapat Lindungi Hak Masyarakat Adat

Sintang171 Dilihat

SINTANG, LK – Hak-hak masyarakat adat Kabupaten Sintang sejauh ini dinilai masih terabaikan. Hal itu dikarenakan belum adanya kepastian hukum yang dapat membela atau menjadi payung hukum untuk hak masyarakat adat tersebut.

Oleh karenanya, melalui tiga Raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, hak-hak masyarakat adat tersebut akan ada perlindungan atau mendapatkan kepastian hukum untuk membela mereka.

“Tiga Raperda inisiatif DPRD ini benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Tentu kita harapkan tiga Raperda ini dapat menjadi Perda nantinya agar dapat melindungi masyarkat adat,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nikodemus kepada media ini saat ditemui usai mengikuti diskusi publik terkait tiga Raperda inisiatif DPRD tersebut, Senin (21/11/2022).

Dijelaskan Nikodemus, bahwa tiga Raperda inisiatif DPRD Sintang ini dibuat dengan sangat terkonsep, dimana di dalamnya ada kewajiban yang jelas. Tak hanya itu saja mekanisme dan tata caranya juga jelas.

“Salah satu langkah untuk mewujudkan Raperda ini juga jelas, digelarnya diskusi publik. Itu langkah yang memang harus dilalui. Jadi ketika Raperda ini di sahkan jadi Perda tidak ada lagi pihak yang merasa bahwa Perda ini ada kurangnya. Oleh karena itu kita memerlukan diskusi publik ini sebagai masukan untuk menyempurnakannya,” kata Nikodemus.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini juga mengatakan, diskusi publik ini juga merupakan kegiatan yang menampung masukan-masukan, sehingga apa pun yang menjadi masukan akan diterima untuk dapat menyempurnakannya. Agar Raperda ini jelas dapat menyangkut filosofis, yuridis maupun sosiologis.

“Biar semuanya bisa terpenuhi. Tentu kita harapkan, andaikan nanti tiga Raperda inisiatif ini disahkan menjadi Perda benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Kabupaten Sintang ini,” tutup Nikodemus.

Diskusi publik ini sendiri digelar Bapemperda DPRD Sintang dengan menghadirkan berbagai masyarakat dari berbagai kalangan. Bahkan turut menghadirkan akademisi dari UNTAN Pontianak, kegiatan ini digelar untuk menyempurnakan Raperda tersebut. Semua masukan yang ada ditampung.

Adapun tiga Raperda inisiatif DPRD yang dibahas Raperda tentang perlindungan dan pelestarian adat dan budaya daerah. Raperda tentang pengelolaan usaha perkebunan dan pola kemitraan plasma perkebunan sawit dan Raperda tentang penetapan tanah adat, mekanisme penerbitan surat pernyataan tanah, surat keterangan tanah dan pemanfaatannya.(say)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.