SINTANG, LK – Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Sintang, dinilai belum mampu memenuhi kesejahteraan tenaga honorer. Pasalnya saat ini keuangan daerah yang dimiliki kabupaten berjuluk Bumi Senentang ini terbatas.
Hal tersebut diakui oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sintang, Sandan. Dijelaskannya, seperti Upah Minumum Regional (UMR) dan tunjangan-tunjangan lainya untuk tenaga honorer Kabupaten Sintang yang belum terpenuhi. Semua itu akibat keuangan daerah yang terbatas.
“Dalam hal ini sebenarnya bukan pemerintah tidak mau sesuai dengan UMR, tapi memang keuangan daerah tidak mencukupi untuk menutupi angka yang telah ditetapkan,” ujar Sandan belum lama ini.
Kalau dipaksakan pun kata Sandan, tapi tidak mampu terpenuhi, yang ada akan menimbulkan masalah baru ke depan. Dijelaskannya, bahwa, gaji UMR untuk tenaga honorer di perbatasan yang telah tertuang sebesar Rp 98 ribu per harinya.
“Sementara yag diterima tenaga honorer sekarang hanya Rp 1,3 juta per bulannya. Tentu tak sesuai pendapatannya, tapi mau bagaimana lagi, hanya itu kemampuaan daerah kita,” ucap Sandan.
Sandan yang juga merupakan Ketua Komisi C DPRD Sintang dalam hal ini yang memang menangani persoalan tersebut mengatakan, pihaknya juga terus berupaya untuk mengatasi persoalan seperti ini, agar tidak lagi terjadi permasalahan ke depan.
“Berbagai upaya juga telah kita lakukan, seperti saat rapat bahwa persoalan tersebut sudah sering dibahas untuk dapat dicarikan solusinya. Intinya kita minta tenaga honorer juga bersabar. Mudahan kedepannya ada solusi yang didapat,” ungkap Sandan.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga menjelaskan, bahwa dalam hal ini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena memang kuangan daerah saja yang memang tidak bisa memenuhi itu semua.
“Oleh karena itu, kita akan bekerja semaksimal mungkin sesuai tupoksi kita bagaimana agar bisa mencarikan solusi permasalahan ini, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan,” tutup wakil rakyat Dapil Serawai-Ambalau ini. (say)
