Ilustrasi: Perekebunan kelapa sawit
Sintang, LK– Pemerintah Kabupaten Sintang diminta lebih selektif dalam memberikan izzin izin perkebunan terutama perkebuna kelapa sawit.
Pernyataan tersebut disampaikan Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang ketika menyampaaikan pandangan umum fraksi fraksi terhadap tentang Penyampaian nota keuangan dan Raperda Kabupaten Sintang tentang perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2022 Rabu, (13/09/2022).
“Dalam memberikan izin pemerintah harus lebih selektif dan melakukan pengawasan secara ketat agar tidak terjadi konflik di masyarakat,” kata Ardi.
Permintaan tersebut disampaikan fraksi Partai Hanura agar kedepan tidak adalagi konflik konfil di masyarakat antara perkebunan atau infestor dan masyarakat yang berada di wilayah konsesi perkebunan.
“Jika konflik infestasi maasih saja terjadi akan berdampak bagi investor dan masyarakat,” ujarnya.
Informasi yang diterimamedia www.beritakalbar.com konflik investasi sampai hari ini masih kerap terjadi. Hampir semua kecamatan yang ada perkebunan kelapaa sawit terjadi konflik.
Dalam kesempataan ini Fraksi Hanuraa juga meminta lahan lahan maasyarakat yang tidak dikerjakan oleh perusahaan untuk di keluarkan dari HGU (Hak Guna Usaha), pasalnya sampai saat ini masih ada tanah tanah masyarakat yang masuk dalam HGU perusahaan.
Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan masih akan terjadi dan maasyarakat akan dirugikan. “Jangan sampai masyarakat yang dirugikan. Pemerintah harus lebih selektif dalam melakukan pengawasan,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah Ketua Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia Kabupaten Sintang Supriyadi, S,hut berharap pemerintah segera menyelesaikan konflik investasi yang kerap terjadi di Kabupaten Sintang, pasalnya hal ini akan berdampak pada stabilitas investasi,” Saya khawatir jika konflik investasi maasih saja terjadi, investor takut untuk menginvestasikan uangnya ke Kabupaten Sintang,” ujarnya.(ono)
