Ini Isi MOU Pemkab Sintang Dan PN Sintang

Sintang, LK- Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH dan Johanis Dairo Malo, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Sintang menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Terpadu di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa, (8/3/2022).

Poin terpenting yang ditandangani salahsatunya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan terutama bagi warga yang kurang mampu.

Hadir pada kegiatan Pada kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agus Jam, S. Sos, M. Si, Jajaran Pengadilan Negeri Sintang dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno  menyampaikan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam istilah single identity number yang digunakan dalam berbagai hal masih ada yang bermasalah terutama dalam aspek kerahasiaan, sehingga hal ini melatar belakangi adanya nota kesepakatan antara pemkab Sintang dan Pengadilan Negeri Sintang.

“saya minta Dinas Dukcapil, Camat, Lurah dan Kepala  Desa untuk membantu realisasi nota kesepakatan ini. Kami berterima kasih kepada Pengadilan Negeri Sintang yang akan membantu masyarakat Kabupaten Sintang. Ini pasti bermanfaat bagi masyarakat,” terang Bupati Sintang

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Sintang menjelaskan bahwa isi nota kesepakatan ini sebenarnya rutinitas kita sehari-hari baik kami di Pengadilan Negeri Sintang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang,  Camat dan Lurah.

“dengan nota kesepakatan ini, kita akan mengkomparasikan tugas kita secara bersama-sama. Ini inovasi kita bersama. Di Melawi sudah kita praktekan, dampaknya luar biasa bagi masyarakat disana. Kami melakukan persidangan di Kantor Bupati Melawi, Dukcapil juga stay disana. Ini yang menjadi kegelisahan kami, inovasi sudah kami lakukan di Kabupaten Melawi, dan ini mendorong kami meraih predikat wilayah bebas korupsi. Inovasi ini, kenapa tidak kita lakukan di Kabupaten Sintang juga” terang Johanis Dairo Malo

Setelah menerima WBK, kami rapat dan diskusi. Banyak pihak kami ajak diskusi. Semua punya komitmen bersama untuk melakukan inovasi ini. Langkah kita lebih maju dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan. Tujuan akhirnya adalah tertib administrasi bagi masyarakat Kabupaten Sintang” terang Johanis Dairo Malo

Untuk memmudahkan pelayanan, Pengadilan Negeri Sintang kata Johanis nantinya juga akan melakukan persidangan di Kecamatan. Sehingga masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukan tidak harus datang ke Pengadilan Negeri Sintang.

“kami berusaha bersama dengan Dukcapil, dibantu camat-camat. Karena persidangan akan kami lakukan di kecamatan. Ini wujud kepedulian kami, inovasi kami dalam rangka mewujudkan WBBM dan naik kelas maka pelayanan juga harus lebih baik dan sampai ke tingkatan terdekat dengan masyarakat. Kalau sidang di desa pun kami siap, tentu dengan melihat kemampuan anggaran. Orang banyak yang malas untuk datang ke ibukota kabupaten, karena alasan jarak, ribet urusan, bolak balek dan biaya hanya untuk mengurus administrasi kependudukan,” terang Johanis Dairo Malo

“dengan nota kesepakatan ini. Hari itu juga yang bersangkutan menerima produk dari dari Pengadilan dan Dukcapil sehingga orang tidak merasa pelayanan di kabupaten itu mahal,” tukasnya.(ono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *