Kantor Desa Disegel, Wabub Datangi Desa Bungkong

Sintang224 Dilihat

Sintang, LK- Wakil Bupati Sintang Askiman melakukan kunjungan kerja ke Dusun Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Selasa, (26/5/2020). Kunjungan wakil Bupati Sintang ini menyusul adanya penyegelan sejumlah kantor milik pemerintah Kabupaten Sintang yang dilakukan sejumlah masyarakat pada kamis pecan lalu.
Kantor yang disegel diantaranya adalah Kantor Desa Bungkong Baru, Gedung Puskesdes Desa Bungkong Baru dan Gedung Serbaguna Desa Bungkong
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati Sintang didampingi Herkolanus Roni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Agustinus RJ Anggota DPRD Sintang, Yustinus J Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Camat Sepauk, Kapolsek Sepauk, serta Danramil Sepauk
Wakil Bupati Sintang meminta kepada warga Desa Bungkong Baru dan sekitarnya untuk tidak membalas tindakan anarkis dan meminta jajaran pemerintahan desa Bungkong Baru untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“saya minta pihak kepolisian untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi akibat tindakan pidana anarkis ini. Pemkab Sintang minta tindakan penegakan hukum dilaksanakan sampai tuntas. Kalau kita tidak tangani kasus pidana ini, situasinya bahaya,” ujar Askiman.
Askiman mengaku datang ke Desa Bungkong atasnama Pemerintah Kabupaten Sintang. Tidak ada kepentingan pribadi. Jika ada permasalahan untuk dapat diselesaikan dengan hati yang dingin.

“Saya kesini atas nama Pemkab Sintang. “kita datang kesini sengaja tidak membuka segel karena barang bukti. Tetapi hanya melihat dan meninjau saja. Soal segel karena sudah berada di ranah hukum maka kita tunggu proses hukum saja. Saya apresiasi terhadap sikap warga Desa Bungkong Baru yang tidak melakukan pembalasan. Itulah sikap orang Dayak yang sebenarnya. Kita harus memproses kejadian ini secara hukum. Supaya tidak terjadi dimasa yang akan datang. Kapolres Sintang sudah komunikasi dengan Pemkab Sintang bahwa kejadian penyegelan ini ada di daerah Kabupaten Sintang. Keberadaan Kantor Desa dan Perda pemekaran desa adalah bukti hukum yang sah. Kita akan kawal proses hukum ini sampai selesai. Soal penyelesaian batas ini, kita akan kejar sampai ke manapun,” tambah Askiman.(ono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.