Ajak Seluruh Kades Laksanakan Arahan Pempus

Sintang203 Dilihat

Sintang, LK- Wakil Bupati Sintang Askiman mengajak Kepala Desa Se-Kecamatan Kelam Permai untuk mengikuti arahan pemerintah pusat (Pempus) dalam mencegah penyebaran Virus Corona di Kabupaten Sintang.

Salah satu arahan pemerintah pusat yaitu membuat posko disetiap Desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa untuk mencegah penyebaran Virus Corona di masing masing desa.

“Desa harus siapkan tempat isolasi. Kalau ada orang datang, tanya berasal dari mana. Atau baru datang dari mana, siapa tau dia baru datang dari wilayah yang merupakan zona  merah virus corona. Mohon informasi ini sampaikan dan teruskan kepada warga desa masing-masing. Jangan kades dan BPD simpan saja informasi ini,” kata Askiman ketika memimpin rapat koordinasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Gedung Serbaguna Balai Gaok Kecamatan Kelam Permai pada Rabu, (6/5/2020)

Pemerintah Desa jangan sampai kecolongan dalam mengawasi orang keluar masuk wilayahnya. Jaga kebersihan, sering mandi, selalu cuci tangan, jangan telat makan dan jangan terlalu capek supaya daya tahan tubuh terjaga. “Jangan terlalu cemas dan jangan stres supaya imunitas tubuh kuat. Dan tentunya terus berdoa di rumah,” pesan Askiman

Pemerintah Desa kata Askiman harus mendata setiap warga kurang mampu yang terdampak virus Corona untuk diberi bantuan. Iya tidak mau data yang ada tidak sesuai dengan dilapangan. Jangan sampai warga yang tidak mampu tidak mendapat bantuan.

“dalam mendata warga yang berhak menerima bantuan, harus terbuka dan transparan bahkan melibatkan aparat di Polsek dan Koramil. Kepala desa harus tanggap memantau dan menangani warganya tertular virus corona.

Wakil Bupati Sintang Askiman menjelaskan bahwa dalam hal bantuan bagi warga terdampak covid-19 ini ada orang mampu dan kaya yang iri dengki kepada orang miskin. “akhirnya ada beberapa desa yang mengambil kebijakan yakni beras bantuan yang untuk orang miskin dibagi rata. Orang miskin rela berbagi beras dengan orang kaya.

“Bantuan Langsung Tunai dari dana desa untuk menambal data orang miskin yang tidak terdata dan belum mendapatkan bantuan lain. Kalau sudah terdata dan sudah mendapatkan bantuan, jangan dipaksakan untuk diberikan BLT dana desa” terang Askiman.

Hadir dalam rapat tersebut Herkulanus Roni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Lunsa Balu Camat Kelam Permai, Forkopimcam Kelam Permai, dan 17 Kepala Desa dan Ketua BPD Se Kecamatan Kelam Permai.

Herkulanus Roni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa penyebaran virus corona ini sudah menjadi masalah dunia. “virus corona tidak boleh dianggap main main. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan aturan dan keputusan untuk mencegah dan menangani virus corona ini. Pemkab Sintang sendiri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang sudah mengeluarkan 3 surat edaran untuk membantu mencegah dan menangani virus corona ini,” terang Herkulanus Roni.

“ada Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 1153 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang dana desa yang untuk padat karya harus tetap dilanjutkan dengan tetap memperhatikan jaga jarak saat bekerja. Kecamatan dan desa wajib membentuk tim gugus tugas penanganan virus corona.Ada juga Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 1385 Tahun 2020 yang mewajibkan semua desa harus membentuk posko di masing-masing desa,” ungkap Roni.

Posko yang dibentuk di setiap Desa diharapkan dapat mendata keluar masuknya orang serta mencegah hal yang tidak di inginkan. “Gugus Tugas Desa harus memberikan edukasi dan menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya dan cara mencegah Covid-19. Mendata warga yang rentan tertular dan mendata fasilitas desa yang bisa digunakan untuk ruang isolasi. Gugus tugas di desa juga wajib selalu koordinasi dengan gugus tugas kecamatan. Dana desa bisa untuk membuat posko, makan minum, beli alat tes suhu tubuh, dan keperluan lain bisa pakai dana desa. Catat semua tamu yang masuk. Dia berasal dari mana dan keperluan apa masuk ke desa. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa wajib. Kalau tidak. Dana desa tahap ketiga akan di potong oleh pemerintah pusat,” terang Herkulanus Roni.(ono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.