Pansus LKPJ Soroti Pengelolaan Aset

Sintang227 Dilihat

Sintang-LK- Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang, Santosa mengatakan bahwa, dari isi materi LKPJ tahun 2019 dan hasil pembahasan, didapat data bahwa masih banyak OPD yang menyatakan keterbatasan ketersediaan dana/anggaran.

Sementara disisi lain, banyak kegiatan yang tidak terlaksana/terealisasi. Sehingga SILPA mencapai angka yang cukup besar. “Disamping pengelolaan keuangan. Masih ada permasalahan lain dalam pengelolaan keuangan,” katanya.

Masalah yang dimaksud yaitu terkait pengelolahan aset. Antara lain banyak kendaraan roda empat maupun roda dua yang dalam kondisi rusak. Sedangkan disisi lain, ada beberapa OPD yang menginginkan pengadaan kendaraan operasional double gardan atau jenis lainnya belum terpenuhi.

“Dengan adanya kondisi tersebut, kami memberikan rekomendasi agar penetapan KUA dan PPAS hendaknya ditetapkan secara proporsional. Dan berdasarkan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, yang dikaitkan dengan usulan pada saat Musrembang,” saranya.

Kemudian, asistensi terhadap program kegiatan dan plafon anggaran tiap-tiap OPD, hendaknya dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disesuaikan KUA dan PPAS.

“Selanjutnya, penerbitan Perbup atau surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, hendaknya disusun dan diterbitkan menjelang akhir tahun anggaran sebelumnya. Atau paling lambat bulan pertama pada tahun anggaran berjalan. Agar pelaksanaan anggaran dapat cepat terlaksana. Sehingga tidak menumpuk pada bulan-bulan akhir tahun anggaran,” tambahnya.

Selain itu, kata Santosa, hendaknya lelang penjualan aset milik daerah misalnya kendaraan dinas dan lain-lain, dapat diprogram dan dilaksanakan lebih cepat. Tentunya dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. Dan dengan kesempatan waktu yang tersedia bagi mitra pelaksanaan lelang.

“BPKAD, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan hendaknya mendata ulang tanah-tanah yang digunakan operasional pemerintahan, tetapi belum bersertifikat. Segera diurus kepemilikannya agar tidak ada lagi gugatan-gugatan atau sengketa dimasa mendatang,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.