Jarot Minta DPRD Juga Awasi Proyek

Sintang172 Dilihat

Sintang, LK- Bupati Sintang Jarot Winarno meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang untuk sama sama mengawasi proyek-proyek pembangunan di daerah.
“saya sampaikan pesan Presiden RI, jangan hanya sibuk dengan tugas pokok dan fungsi kita saja, itu tidaklah cukup, kita harus mengawasi apakah proyek-proyek pembangunan sudah berjalan baik atau belum,” kata Jarot Ketika menghadiri rapat paripurna pengucapan sumpah janji Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang masa jabatan 2019-2024, yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Sintang, pada Senin, (23/03/2020).
Jarot berharap proyek yang ada di Kabupaten Sintang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Sintang. Terutama proyek infrastruktur yang saat ini masih terus di dorong. “itu yang harus ditegakkan sebagai fungsi pengawasan dari DPRD Sintang,”ujar jarot.
DPRD sebagai mitra strategis Ekskutif diyakini Jarot mampu melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan akan berjalan baik. Terutama dalam melakukan pengawasan dan fungsi control pemerintah. “Saya yakin kemitraan strategis dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Sintang akan semakin baik kedepannya”, lanjutnya.
Menurut Jarot, tantangan yang harus dihadapi oleh Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Sintang sangat berat. Ini mesti dilaksanakan secara bersama sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing terutma dalam menghadapi wabah virus corona yang saat ini masih terjadi di Kabupaten Sintang.
“Beban Pemerintah Kabupaten dan tantangan DPRD Kabupaten Sintang harus bisa menyelenggarakan tiga fungsi utama, yakni menyelenggarakan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang bedah APBD, kemudian yang kedua, yakni fungsi utama DPRD adalah fungsi legislasi, itu harus diingat, kemudian yang ketiga adalah tantangan mengadapi situasi ekonomi yang anjlok saat ini”, ujarnya.
Jarot menjelaskan tantangan dalam menyelenggarakan fungsi utama di legislative pertama terkait Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020. Presiden menginstruksikan untuk membuka dan membedah APBD yang sudah ada. Tujuanya untuk memangkas dana dana yang tidak penting untuk dialokasikan kedalam penanggulangan wabah Virus Covid 19 di Kabupaten Sintang.
Kemudin yang kedua fungsi utama kita adalah fungsi legislasi, sementara di Kabupaten Sintang belum semuanya diatur dengan baik, belum semuanya ada Perda yang mengatur, namun disisi lain ditatanan nasional sedang mengalami diskhusus tentang omnibuslaw yang menangani semuanya serba sederhana, serba simpel, dan penggabungan sinkronisasi peraturan peraturan yang ada.
Dan yang ketiga bahwa Virus Covid19 berdampak juga kepada ekonomic shock, rupiah anjlok, kapasitas fiskal negara terus terkuras, juga dana untuk melawan corona juga besar, sehingga dibutuhkan improvisasi, inovasi, dan ide-ide cerdas dari Pemkab dan DPRD Sintang untuk mengalokasikan dana yang terbatas untuk masyarakat Kabupaten Sintang. (ono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.